Hasil Penghitungan Sementara Kerugian Negara Dugaan Korupsi KONI Padang Rp2 Miliar

PADANG – Hasil penghitungan sementara jumlah kerugian negara atas kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang mencapai Rp2 miliar.

“Untuk kepastian hasil audit kerugian keuangan negara atas kasus tersebut diperkirakan keluar sebelum Ramadhan mendatang, ” kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Therry Gutama, Kamis (17/3).

Baca juga: Kejaksaan Hentikan Perkara Pencurian Antara Keponakan dan Paman di Pasbar

Ia mengatakan, tindak pidana korupsi ini diduga akibat adanya perjalanan dinas ganda, dan penggunaan dana untuk cabang olahraga yang diduga fiktif.

Selain itu ada pula penggunaan dana untuk sekretariat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, serta memalsukan tanda tangan pada bukti pertanggungjawaban.

Baca juga: Ungkap Sabu 1,196 Ton, Kapolri: Kita Jaga Program Pemerintah Wujudkan SDM Unggul

“Jika hasil audit sudah keluar dan berkas dinyatakan lengkap akan segera kami lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua agar perkara ini bisa disidang, ” ujar Therry.

Seperti diketahui, penyelidikan kasus ini dimulai 16 September 2021 setelah Kejari Padang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan korupsi dana hibah KONI Padang pada tahun anggaran 2018-2020.

Baca juga: Si Jago Merah Melalap Dapur dan Kamar Rumah di Limau Manis Padang, Kerugian Ditaksir Capai Rp150 Juta

Setelah menerima laporan itu, Kejari Padang memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi dan keterangan. Sebulan kemudian, status penyelidikan naik menjadi penyidikan.

Diketahui KONI Padang menerima bantuan dari hibah dari Pemko Padang. Bantuan dana hibah tersebut bersumber dari APBD Padang dengan rincian pada 2018 sebesar Rp 6.750.000.000, pada 2019 sebesar Rp 7.458.200.000, dan 2020 sebesar Rp 2.450.000.000.

Baca juga: Satu Unit Rumah di Padang Dilahap Si Jago Merah Sepeda Motor Ikut Terpanggang

Pada Jumat (31/12) Kejari Padang menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Ketiga tersangka yakni berinisial AS, Mantan Ketua Umum KONI Padang, DS yang menjabat Wakil Ketua KONI Padang dan N sebagai mantan Wakil Bendahara KONI Padang.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 Juncto Pasal 15 dan Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (**)

Baca juga: Heintje G. Mandagi: Legalisasi 'Law As a Tool of Crime' di Penangkapan Wilson Lalengke